You are here: Home Abstrak Etika Politik dalam Perumusan Rancangan Qanun Jinayah di Aceh

Etika Politik dalam Perumusan Rancangan Qanun Jinayah di Aceh

Etika Politik dalam Perumusan Rancangan Qanun Jinayah di Aceh


Noviandy


Abstrak

Fokus penelitian ini adalah mengkaji Etika Politik dalam Perumusan Rancangan Qanun Jinayah di Aceh. Penelitian ini ditujukan sebagai kritik untuk perbaikan sistem ketatanegaraan Aceh, karena syariat Islam yang diejawantahkan dalam qanun jinayah masih mengabaikan nilai-nilai etika dan HAM yang berlaku secara universal.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitik  yang dikongkritkan dalam bentuk penelitian lapangan dan didukung dengan data-data kepustakaan. Untuk mencapai akurasi penelitian, dilakukan dua langkah strategis, yaitu pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan untuk memilah sumber data yang bersifat primer dan sekunder. Adapun analisis data dilakukan untuk menemukan pola-pola objek penelitian secara sistematis. Secara teknis, proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode verstehen, interpretasi dan hermenuetik. Verstehen digunakan untuk menghidupkan dan mewujudkan urgensi dan makna etika politik dalam perumusan rancangan Qanun Jinayah. Interpretasi digunakan agar etika politik proses perumusan qanun jinayah tidak terkebiri oleh parsialitas pemahaman satu kelompok. Adapun hermeneutik digunakan untuk menemukan makna dan urgensi etika politik dalam proses perumusan rancangan qanun jinayah yang mengatur tatanan masyarakat Aceh.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan landasan Teori Keadilan Universal yang termuat di dalam HAM yang dikembangkan oleh Frans Magnis-Suseno. Dalam menganalisa etika politik perumusan Qanun Jinayah peneliti  menggunakan teori tiga dimensi yang digagas oleh Haryatmoko, dengan fokus utamanya kepada Dimensi Sarana. Peneliti juga menggunakan paradigma transformatif Kuntowijoyo untuk memberikan solusi alternatif dalam penanaman etika politik Islam di Aceh.
Penelitian ini menjawab dilema yang terjadi dalam penerapan syariat Islam di Aceh yang dituangkan ke dalam format Qanun Jinayah. Hasil-hasil penelitian ini dipetakan menjadi empat poin yaitu: Pertama, Syariat Islam lahir dari proses bargain politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai solusi konflik Aceh. Kedua, Pengklasifikasian pandangan pro-kontra terhadap pengesahan Qanun Jinayah Aceh. Ketiga, Hilangnya moral politik dalam perumusan rancangan qanun jinayah. Keempat, terumuskannya solusi alternative pengembangan/pengaplikasian etika politik Islam Aceh.

Kata Kunci; HAM, Syariat Islam, dan Qanun Jinayah

 


You are here: Home Abstrak Etika Politik dalam Perumusan Rancangan Qanun Jinayah di Aceh